Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris
Bukitindah.id, Kukar – Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris, mengatakan bahwa standar kemiskinan tidak ditentukan oleh pemerintah daerah, melainkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia menjelaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk menetapkan penerima bantuan sosial, pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.
“Penentuan penerima bantuan sosial didasarkan pada berbagai indikator, seperti kondisi pekerjaan kepala keluarga, pola konsumsi makanan, kondisi tempat tinggal, serta akses terhadap fasilitas dasar seperti listrik dan sanitasi,” jelas Yuliandris dalam wawancara via telepon, Jum’at (7/3/2025).
Ia menambahkan bahwa Pemkab Kukar telah berupaya maksimal dalam menanggulangi kemiskinan melalui program jaminan sosial dan pemberdayaan. Dinas Sosial sendiri berfokus pada perlindungan sosial, sementara pemberdayaan ekonomi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan.
Perlindungan sosial yang disalurkan Dinsos Kukar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Bantuan tersebut mencakup paket sembako dan bantuan uang tunai yang bersumber dari Kementerian Sosial maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Prioritas kami diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak terlantar,” ungkap Yuliandris.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kukar pada 2024 tercatat sebanyak 59.000 jiwa, mengalami penurunan sebesar 1.857 jiwa dari tahun sebelumnya yang mencapai 60.857 jiwa. Tingkat kemiskinan di Kukar juga turun dari 7,61 persen pada 2023 menjadi 7,28 persen di 2024.
Yuliandris menyebutkan bahwa meskipun penurunan ini merupakan pencapaian positif, masih ada tantangan dalam menjaga keakuratan data kemiskinan dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, guna meringankan beban hidup mereka,” pungkasnya. (Adv/Red)
