Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Dody Surya Putra dan dihadiri oleh Wakapolres KOMPOL M. Aldy Harja Satya
Bukitindah.id,KUTAI KARTNAEGARA,NOMORSATUKALTIM – Sebanyak 772 personel gabungan kepolisian akan mengaman pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara 2025 Sabtu 19 April 2025 mendatang.
Apel penerimaan personel BKO dan apel pergeseran pasukan pengamanan TPS digelar di halaman Mako Polres Kutai Kartanegara, Rabu (16/4/2025) pukul 09.00 WITA. Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya tahapan pengamanan menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara 2025.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Dody Surya Putra dan dihadiri oleh Wakapolres KOMPOL M. Aldy Harja Satya, para pejabat utama Polres Kukar, perwira dan bintara, serta ratusan personel dari BKO Polda Kaltim, termasuk dua kompi Brimob dan dua kompi Samapta.
“PSU ini dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025,” jelas AKBP Dody dalam amanatnya pada Rabu (16/4/2025).
Putusan MK tersebut, lanjut Dody, menyatakan bahwa hasil Pilkada Kukar 2024 dibatalkan dan memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang dalam waktu paling lama 60 hari, yang berarti hingga 24 April 2025.
“Polres Kukar mengerahkan 472 personel, ditambah 100 personel BKO dari Polda Kaltim untuk mengamankan total 1.301 TPS di 20 kecamatan dan 237 desa di seluruh wilayah hukum kami,” tegasnya.
Selain itu, kata Dody, penebalan personel juga dilakukan dengan menyiapkan 4 kompi tambahan dari Polda Kaltim, yang terdiri dari dua kompi Samapta dan dua kompi Brimob, guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama tahapan PSU berlangsung.
Ia menyebut saat ini telah memasuki masa tenang yang berlangsung selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 April 2025. Tahapan berikutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara yang akan digelar serentak pada Sabtu (19 April 2025).
“Indikator keberhasilan PSU bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga bagaimana partisipasi masyarakat bisa tinggi dan situasi tetap kondusif,” ujar Dody.
Kapolres juga menyinggung potensi kerawanan yang bisa muncul, seperti protes dari warga yang belum terdaftar sebagai pemilih, sabotase logistik, hingga potensi konflik antar pendukung paslon.
“Termasuk praktik money politic, kampanye hitam, intimidasi, hingga potensi perusakan TPS dan penolakan tandatangan oleh saksi,” lanjutnya.
Jika berbagai potensi itu tidak diantisipasi dengan baik, menurut Dody, maka dapat berujung pada gangguan nyata yang mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Ia pun menekankan sejumlah hal penting kepada seluruh personel yang akan bertugas. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memohon perlindungan Tuhan agar PSU berjalan lancar.
Kedua, seluruh anggota harus menjunjung tinggi komitmen netralitas dalam menjalankan pengamanan. Tidak boleh berpihak kepada siapa pun, serta harus menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia juga meminta agar personel membangun komunikasi dengan tiga pilar – Bhabinsa, Lurah atau Kepala Desa, dan Bhabinkamtibmas – serta masyarakat sekitar TPS.
“Karena keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan rasa aman itu adalah kunci dari roda kehidupan,” pungkasnya.
Setelah apel selesai, seluruh personel langsung bergerak ke lokasi masing-masing sesuai ploting yang telah ditentukan oleh Polres Kukar.
