Pengoperasian Bantuan Alsintan dari Pemkab Melalui Distanak Kukar
Bukitindah.id,KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) fokus dalam peningkatan sarana dan prasarana (Sapras) sebagai prioritas utama dalam pembangunan sektor pertanian dan peternakan pada tahun anggaran 2025.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, mengungkapkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp216 miliar, sekitar Rp180 miliar dialokasikan untuk sektor pertanian. Dan sebanyak 70 persen dari anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan infrastruktur, alat mesin pertanian (alsintan), penyuluhan, serta subsidi yang langsung menyasar petani dan peternak.
“Penguatan sarana ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku pertanian. Kami ingin sektor ini tumbuh lebih mandiri dan modern,” ujarnya pada Sabtu (12/4/2025).
Seluruh program yang dijalankan berasal dari penjaringan aspirasi kelompok tani, hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga temuan lapangan dari pimpinan daerah dan DPRD Kukar. Setiap usulan akan diseleksi untuk menentukan pembangunan prioritas di tingkat desa dan kecamatan.
Di bidang peternakan, Taufik menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama adalah keterbatasan populasi sapi lokal, yang masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Taufik juga menerangkan bahwa Kukar saat ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi. Meski demikian, kebutuhan lokal untuk daging ayam dan telur sudah bisa dipenuhi secara mandiri.
“Populasi sapi lokal masih belum mencukupi, sehingga pemerintah mendorong peningkatan melalui program pengadaan dan dukungan swasta. Sapi dari Bali dan Sulawesi juga akan masuk dalam waktu dekat untuk memenuhi kebutuhan kurban,” jelasnya.
Dalam hal tersebut juga tak luput dari perhatian. Beberapa kecamatan seperti Tenggarong Seberang, Samboja, Tenggarong, Kota Bangun, dan Sebulu kini berkembang menjadi sentra produksi sayur-mayur yang menyuplai pasar di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
“Prinsip kami, anggaran harus berdampak langsung. Setiap rupiah harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” tutup Taufik.(Adv/Red)
